Pedoman APBD

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD


Rencana Kerja dan Anggaran SKPD merupakan salah satu bagian dari dokumen perencanaan anggaran yang menunjukkan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh SKPD dengan mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, dimana KUA-PPAS tersebut merupakan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai bagian dari dokumen perencanaan, RKA berisikan atas program pembangunan, kegiatan tahunan, target ouput/sasaran yang akan dicapai, dan kode rekening belanja serta rincian belanja/komponen.

Dalam rangka penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan aplikasi eBudgeting, SKPD selaku penanggungjawab wajib memperhatikan besaran pagu anggaran serta kesesuaian antara rincian belanja dengan target output/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memperhatikan adanya batasan-batasan dan ketentuan lainnya yang disepakati pada saat pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seperti halnya sebagai berikut:

  • Entry RKA sesuai pagu anggaran yang ditetapkan dengan Rancangan KUA/PPAS TA. 2017.
  • Entry RKA wajib memperhatikan kesesuaian antara rincian belanja dengan target output kegiatan/sub kegiatan yang ditetapkan.
  • Pengalokasian anggaran untuk kebutuhan belanja pakai habis (ATK, Toner Printer, dll.) memperhatikan sisa persediaan dan rencana kebutuhan riil.
  • Alokasi untuk barang yang akan diserahkan ke masyarakat dianggarkan pada Belanja barang Jasa Kode Rekening 5.2.2.
  • Pembatasan alokasi anggaran untuk BBM kendaraan.
    • Roda 4 maksimal 8 liter/hari
    • Roda 2/3 maksimal 2 liter/hari
  • Alokasi BBM untuk kendaraan operasional angkutan/kendaraan patroli maksimal 15 liter/hari.
  • Penganggaran untuk kebutuhan Tenaga Kontrak Perorangan wajib memperhatikan beban kerja riil dan kemampuan anggaran SKPD.
  • Penganggaran Transport Lokal dapat diberikan untuk masyarakat yang mengikuti kegiatan Workshop/Pelatihan/Sosialisasi/Musrenbang.
  • Anggaran Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah dan Luar Negeri hanya dianggarkan pada Sekretariat DPRD, Bagian Umum dan Bagian Kerjasama.
  • Untuk kebutuhan belanja modal meubelair, komputer, dll kebutuhan kantor tidak diperkenankan kecuali untuk kebutuhan Alat Kesehatan/Rumah Sakit/Peralatan Teknis/dll
  • Anggaran Belanja Modal pada Kode Rekening 5.2.3 hanya untuk barang-barang yang akan dimanfaatkan sendiri dan menjadi aset SKPD, meliputi seluruh belanja penunjang : Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Perencanaan, Biaya Pengawasan, Biaya Test, dll.
  • Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan metode Pengadaan Langsung diberikan untuk 5 paket pekerjaan dan setiap kelipatan 5
  • Untuk kegiatan rehabilitasi/pembangunan gedung kantor dilaksanakan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. SKPD hanya melakukan pemeliharaan gedung yang dianggarkan di rekening 5.2.2, misalnya pengecatan/perbaikan plafon/perbaikan keramik/dll.
  • Untuk usulan anggaran pekerjaan konstruksi, wajib dilengkapi dengan dokumen perencanaan pekerjaan/DED.
  • SKPD untuk memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi sehingga tidak terjadi double alokasi anggaran.
  • Rasionalisasi untuk Anggaran Belanja Makan dan Minum.
  • Belanja Sewa Mobilitas Darat tidak diperkenankan kecuali untuk operasional kegiatan Raskin di Kecamatan.
  • Penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah.
  • SKPD segera mengusulkan SSH apabila belum difasilitasi dengan melampirkan pendukung minimal dari 3 (tiga) sumber.

Dikarenakan RKA SKPD juga merupakan dokumen anggaran, maka wajib memperhatikan penggunaan kode rekening belanja dalam proses penyusunan anggarannya, Penggunaan/Penentuan Kode rekening harus konsiten pada saat penganggaran, peruntukan ketika pelaksanaan sampai dengan pencatatan asetnya. Adapun jenis belanja pada pos anggaran belanja langsung dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

  • Belanja Pegawai (5.2.1)
  • Belanja Barang Jasa (5.2.2)
  • Belanja Modal (5.2.3)

Ketentuan penggunaan rekening belanja terkait dengan penentuan nilai kapitalisasi aset mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya, yang antara lain juga mengatur tentang penggunaan kode rekening belanja barang dengan mempertimbangkan masa manfaat dan batasan nilai barang.

Berikut adalah lampiran terkait Penyusunan APBD:

  • Definisi Kode Rekening Download
  • Tahun 2019
    • Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 untuk Penyusunan APBD Tahun 2019 Download
    • Lampiran Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 untuk Penyusunan APBD Tahun 2019 Download
  • Tahun 2018
    • Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 untuk Penyusunan APBD Tahun 2018 Download
    • Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 untuk Penyusunan APBD Tahun 2018 Download
  • Tahun 2017
    • Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 untuk Penyusunan APBD Tahun 2017 Download
    • Lampiran Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 untuk Penyusunan APBD Tahun 2017 Download
  • Tahun 2016
    • Permendagri No. 52 Tahun 2015 untuk Penyusunan APBD Tahun 2016 Download
    • Lampiran Permendagri No. 52 Tahun 2015 untuk Penyusunan APBD Tahun 2016 Download
  • Tahun 2015
    • Permendagri No. 37 Tahun 2014 untuk Penyusunan APBD Tahun 2015 Download
    • Lampiran Permendagri No. 37 Tahun 2014 untuk Penyusunan APBD Tahun 2015 Download
Kembali

Kontak

Bagian Administrasi Pembangunan ( Adpemb )
Pemerintah Kota Surabaya